15 AGUSTUS, NASIB PAPUA DITENTUKAN BELANDA DAN INDONESIA DI AMERIKA

NEW YORK AGREEMENT

            Ada apa dengan tanggal 15 agustus sehingga dikatakan penting? Pada tanggal 15 Agustus 1962 terjadi Peristiwa penting bagi rakyat dan tanah Papua yang sama sekali tidak melibatkan satupun orang Papua. Peristiwa tersebut adalah PERJANJIAN NEW YORK (New York Agreement).

            Perundingan ini berlangsung antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda serta Amerika Serikat selaku penengah, perjanjian ini sendiri dilaksanakan di New York, Amerika Serikat. Perjanjian ini dilakukan oleh Dr. Subandrio mewakili Pihak Indonesia dan pemerintah Belanda yang diwakili oleh Mr. J.H.Van Roijen dan MR.C.Schurmann serta Amerika Serikat melalui diplomatnya Ellsworth Bunke yang bertindak sebagai penengah.

            Inti dari perundingan yang menghasilkan perjanjian New York ini adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Irian Barat (Papua) kepada Indonesia selambat-lambatnya 1 Mei 1963. Selama proses pengalihan, wilayah sengketa (Papua) tersebut untuk sementara waktu akan dipegang oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

            Tanggal 1 Mei 1963, Wilayah Papua bagian barat akhirnya resmi diserahkan kepada Indonesia dari Belanda melalui mediasi UNTEA, Meskipun terdengar suara-suara yang mengecam lantaran tidak ada keterlibatan orang-orang asli Papua dalam perjanjian New York tersebut.
Tindak-lanjut penyerahan itu adalah dilaksanakannya Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua selama 6 pekan dari Juli hingga Agustus 1969 yang menghasilkan integrasi wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Proses dan hasil PEPERA 1969 memang tidak sepenuhnya disepakati oleh seluruh pihak yang merasa berkepentingan karena ditengarai telah terjadi kecurangan (Human Rights Watch, Protes dan Hukuman Tahanan Politik di Papua, 2007:11). Namun, inilah tahap awal peresmian Irian Barat menjadi bagian dari wilayah NKRI dengan nama Provinsi Irian Jaya saat itu.

SEJARAH YANG  DIJARAH

            Ada yang aneh selama ini, khususnya kurikulum pelajaran sejarah di sekolah-sekolah di Papua dan Papua Barat hampir tidak sama sekali mengajarkan tentang sejarah Papua, sebagian besar materi pelajaran sejarah adalah tentang kejadian-kejadian masa lampau di luar Papua yang sama sekali tidak ada hubungannya dan kaitannya dengan Papua. Lebih banyak belajar tentang kisah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera!

            Peristiwa seperti Perjanjian New York, Masuknya Injil Di Papua, bergabungnya Papua Ke Indonesia, sejarah Papua, bahkan penemu pulau Papua tidak pernah diajarkan. Kalau diajarkan itupun hanya kulit-kulitnya saja tidak sampai kepada isinya.

            Sebelum perjanjian New York dilaksanakan pada 1962, setahun sebelumnya tepatnya 19 Desember 1961 Presiden Soekarno sudah mengumandangkan operasi Trikora pada 19 Desember 1961 untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Setelah Perjanjian New York Pemerintah Indonesia juga diwajibkan melaksanakan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dengan sistem one man one vote namun sayang yang terjadi justru sistem keterwakilan.

            Dalam Perjanjian New York, Indonesia akan menerima kedaulatan atas Papua pada 1 Mei 1963 setelah Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA), pemerintahan peralihan bentukan PBB, menyelesaikan tugasnya. Selama masa transisi, sebanyak mungkin orang-orang Papua ditempatkan pada kedudukan-kedudukan administratif dan teknis. Sedangkan pejabat Belanda atau Indonesia, bila diperlukan, bisa diperbantukan atas seizin Sekjen PBB.

Disaat euforia yang terjadi di Indonesia, terselip memori kelam bagi rakyat Papua. Sejak November 1962, orang-orang Indonesia mulai berdatangan ke Papua. Pasalnya, infiltrasi tentara Indonesia yang dipersiapkan dalam operasi Trikora sebagian besar telah menjangkau daratan Papua. Menyusul kemudian pegawai-pegawai eselon bawah, guru, maupun sukarelawan dari Jawa. Pendatang Indonesia ini kemudian disebut sebagai Kontingen Indonesia (Kontindo).

“Waktu masih ada UNTEA sebenarnya Indonesia sudah ada. Mereka sudah mondar-mandir, terutama mereka yang bertindak atas nama korps diplomatik. Mungkin di luar pengetahuan Belanda, Amerika Serikat, dan PBB,” ungkap Dolf Faidiban, kepala distrik di Bintuni, dalam Bakti Pamong Praja Papua: Di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia suntingan Leontine E. Visser dan Amapon Jos Marey.

Menurut Pieter J. Drooglever, sejarawan Belanda, masuknya pegawai-pegawai dan tentara Indonesia tidak sesuai rencana. Mereka beroperasi dan menjalankan tugas sebelum waktunya. Dalam perudingan di Middleburg, AS,  Juli sebelumnya, sudah disepakati kedatangan orang Indonesia secara besar-besaran dimulai sesudah berakhirnya fase pertama periode UNTEA.

“Hal ini (kedatangan Kontindo) hanya akan mungkin apabila Sekjen PBB di New York memberikan persetujuannya secara eksplisit. Ketika meneliti arsip-arsip PBB, tidak ditemukan indikasi bahwa hal itu sudah terjadi,” tulis Drooglever dalam Pilihan Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.

Suyatno Hadinoto dalam Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat menyebut kedatangan Kontindo yang lebih cepat bertujuan menghadang terbentuknya gerakan-gerakan separatis anti-Indonesia: Negara Papua yang telah dilengkapi polisi Papua dan batalion Papua.

“Kontingen Indonesia yang terdiri dari Angkatan Bersenjata Indonesia yang telah hadir sebenarnya bertugas untuk menggagalkan semua itu,” tulis Suyatno.

Masyarakat Papua terkena dampaknya. Para pegawai pamongpraja Papua dikirim dan disekolahkan ke Jawa atau dikursuskan ke Jayapura. Mereka ditatar tentang ketatanegaraan Indonesia. Pendatang-pendatang dari Indonesia mulai mendominasi, sementara rakyat lokal tersubordinasi. Sedangkan orang-orang Belanda yang masih tersisa dipaksa angkat kaki. Jika ada penduduk pribumi yang memprotes maka akan langsung dituduh separatis, Keadaan demikian tentu bertentangan dengan Pasal 22 Perjanjian New York yang menyangkut hak-hak penduduk: “UNTEA dan Indonesia akan menjamin sepenuhnya hak-hak penduduk daerah tersebut, termasuk hak-hak bebas bicara, bebas bergerak, dan hak berkumpul dan bersidang.” Sampai sekarang, komitmen tersebut masih menjadi utang pemerintah Indonesia yang belum dilunasi

 

Generasi muda Papua jangan sampai tidak tau apa yang terjadi di masa lampau, seperti tanggal 15 Agustus masih banyak kaum pemuda di Papua yang tidak tau bahwa telah terjadi peristiwa penting di masa lampau.

Perlu dijawab juga apakah New York Agreement ini menjadi sumber kesejahteraan bagi orang asli Papua atau justru sebaliknya menjadi bencana bagi rakyat dan tanah Papua dari awal hingga saat ini?

Seperti kalimat “Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekali pun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri,”tulis I.S. Kijne dalam batu peradaban di Teluk Wondama. Berarti bahwa nasib bangsa Papua harus ditentukan oleh Bangsa Papua Sendiri, bukan oleh Bangsa Lain.

hari ini di berbagai tempat dilaksanakan aksi memperingati 57 tahun Perjanjian New York di berbagai kota di Indonesia, namun sayang beberapa massa dibubarkan dengan cara paksa dan kekerasan. dituduh makar! 

Bagaimana menurut anda?

Selamat memperingati 57 Tahun New York Agreement